Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengeluarkan dua skema baru untuk pembiayaan infrastruktur oleh swasta. Skema pertama adalah Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) atau Land Value Capture, sedangkan skema kedua adalah hak pengelolaan terbatas (HPT) atau Limited Concession Scheme. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa peluncuran dua skema ini bertujuan untuk mendorong pembiayaan kreatif dalam pembangunan infrastruktur dan mengurangi beban APBN terhadap pembiayaan.
Airlangga menjelaskan bahwa skema HPT didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2024, sementara skema P3NK didasarkan pada Perpres Nomor 79 Tahun 2024. Kemenko Perekonomian bersama dengan kementerian lainnya telah berhasil menyelesaikan penyusunan regulasi untuk kedua skema tersebut. Skema HPT dilakukan dengan cara mengoptimalkan barang milik negara dan aset milik BUMN untuk mendapatkan pendanaan infrastruktur, yang juga dikenal sebagai aset recycling.
Sementara itu, skema P3NK merupakan pendanaan yang berbasis pada peningkatan nilai tanah akibat investasi infrastruktur di suatu kawasan. Skema ini sudah diterapkan di berbagai negara seperti Inggris dan Jepang. Airlangga menekankan bahwa langkah awal peluncuran regulasi ini perlu didukung oleh kerjasama dari semua pihak.
Dengan adanya skema pembiayaan baru ini, diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia dan meningkatkan partisipasi swasta dalam hal pembiayaan. Hal ini juga diharapkan dapat mengurangi beban APBN dan memberikan kesempatan bagi swasta untuk berkontribusi dalam pembangunan negara.
Menurut Airlangga, skema pembiayaan kreatif ini telah terbukti berhasil diterapkan di beberapa negara seperti Australia, di mana skema HPT telah diterapkan di Pelabuhan Melbourne dan Bandara Sydney pada tahun 2014. Dengan demikian, penerapan skema ini di Indonesia diharapkan dapat memberikan hasil yang positif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam upaya untuk terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, pemerintah terus berusaha mencari alternatif pembiayaan yang inovatif dan dapat mengurangi beban APBN. Melalui kerjasama antara pemerintah dan swasta, diharapkan pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat berjalan lebih lancar dan efisien.
Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mendorong pembiayaan kreatif untuk pembangunan infrastruktur merupakan langkah yang positif dan perlu didukung oleh semua pihak. Dengan adanya skema baru ini, diharapkan Indonesia dapat terus maju dan berkembang dalam hal pembangunan infrastruktur yang berkualitas.