Bobby Nasution Kampanye Seolah Punya Kapasitas Sebagai Presiden

Hal yang memprihatinkan terjadi saat calon Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, melakukan kampanye di Mandailing Natal. Dalam kampanye tersebut, Bobby membahas masalah jalan, yang kemudian menuai keprihatinan dari juru bicara pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala.

Mereka menilai bahwa Bobby Nasution seakan memposisikan dirinya selevel dengan presiden dalam kemampuannya untuk memperbaiki jalan. Pernyataan Bobby yang mengatakan bahwa kepala daerah seharusnya tidak melempar tanggung jawab perbaikan jalan, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa dirinya bisa melakukan segalanya, seperti mengambil alih perbaikan tiga ruas jalan provinsi di Medan.

Namun, hal ini seakan menjadi pengambil alihan kewenangan dalam memperbaiki jalan di daerah lain seperti Kabupaten Karo dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kritik juga dilontarkan terhadap pernyataan Bobby yang membandingkan APBD Sumut dengan APBD Medan, tanpa mempertimbangkan berbagai aspek lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan pertanian.

Sutrisno menegaskan bahwa pilkada harus menghasilkan pemimpin sesuai aturan, bukan superman yang melampaui batas kewenangannya hanya karena hubungan keluarga dengan tokoh tertentu. Bobby perlu memahami bahwa APBD Sumut tidak hanya untuk perbaikan jalan, namun juga untuk berbagai kepentingan lainnya.

Kampanye seharusnya menjadi sarana sosialisasi gagasan dan ide politik, bukan sekadar ajang untuk meraih simpati warga. Seorang calon gubernur harus mampu menguasai aturan pemerintahan daerah dan memahami pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Sutrisno juga menyarankan agar calon gubernur tidak menjanjikan segala hal seperti seorang capres, dan kampanye bukanlah wadah untuk menampilkan kekuatan semata. Setiap calon kepala daerah wajib memahami UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pilkada harus dijadikan sebagai momen untuk memperbanyak ide dan gagasan, bukan sekadar ajang untuk menampilkan gimmick. Calon gubernur harus menunjukkan kecakapan dalam berbagai aspek pemerintahan, bukan hanya fokus pada satu isu saja seperti perbaikan jalan.

Dengan demikian, diharapkan bahwa Pilgubsu 2024 dapat menjadi Pilkada yang memberikan pemimpin yang mampu memahami tugas dan tanggung jawabnya secara menyeluruh, bukan hanya terpaku pada satu isu saja.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *