PKB Berharap Rumah Gus Halim Murni Digeledah untuk Penegakan Hukum

DPP PKB menghormati langkah KPK dalam melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Halim. Wasekjen DPP PKB, Syaiful Huda, menyatakan bahwa mereka menghargai tindakan KPK dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

Namun, Huda juga menekankan pentingnya agar penggeledahan tersebut dilakukan secara transparan dan tidak ada tendensi lain di baliknya. “Kita mendukung KPK dalam menjalankan tugasnya, namun kita berharap semua dilakukan dengan integritas dan kejujuran. Semoga ini benar-benar merupakan upaya penegakan hukum yang tulus,” ujar Huda kepada para wartawan.

Meskipun demikian, Huda juga menyoroti kasus dugaan korupsi yang melibatkan kader PKB yang menyebabkan dilakukannya penggeledahan di rumah dinas Gus Halim. Menurutnya, hal ini perlu ditanyakan lebih lanjut kepada KPK mengingat Gus Halim sudah menjabat sebagai menteri saat kasus dugaan korupsi terjadi di Pemprov Jatim.

“Ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab terkait kasus ini. Misalnya, bagaimana kronologi dugaan penyelewengan dana hibah yang terjadi dari tahun 2019 hingga 2022, sedangkan pada rentang waktu tersebut Pak Halim sudah menjabat sebagai menteri di Kemendes dan bertugas di Jakarta. Ini perlu diperjelas lebih lanjut,” tegas Huda.

Sebelumnya, KPK telah melakukan penggeledahan di rumah dinas Gus Halim di Jakarta Selatan terkait dugaan suap dalam pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022. Dari penggeledahan tersebut, penyidik KPK berhasil menyita sejumlah uang tunai dan barang bukti elektronik.

Dalam konteks ini, DPP PKB berharap agar proses hukum terus berjalan dengan adil dan transparan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Mereka juga meminta agar KPK dapat memberikan penjelasan yang jelas terkait kasus ini agar tidak menimbulkan spekulasi yang merugikan semua pihak yang terlibat.

Pada akhirnya, semoga kasus ini dapat diselesaikan dengan baik dan adil demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia. Gus Halim sebagai pejabat negara harus memberikan contoh yang baik dalam menjalankan tugasnya demi kepentingan masyarakat dan bangsa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *