Bendahara Umum relawan Pro Jokowi (Projo) Panel Barus mengungkapkan bahwa Presiden Ke-7 RI Joko Widodo kemungkinan besar akan menjadi ketua umum jika Projo memutuskan untuk berubah menjadi partai politik. Panel menjelaskan bahwa Projo telah merencanakan hal ini sejak lama, bahkan sebelum masa jabatan Jokowi berakhir. “Projo selalu mengutarakan impian mereka. Impian Projo ke depan, jika Jokowi tidak lagi menjadi Presiden, sebaiknya beliau memimpin partai politik. Itu adalah impian yang sudah lama mereka sampaikan,” ujar Panel kepada Kompas.com.
Panel menambahkan bahwa rencana transformasi Projo dari organisasi masyarakat menjadi partai politik akan dibahas dalam Kongres ke-III Projo yang dijadwalkan pada Desember 2024. Namun, hingga saat ini, belum ada komunikasi antara Projo dengan Jokowi setelah beliau kembali ke Solo pada 20 Oktober. “Kita belum berkomunikasi dengan Jokowi, namun karena Kongres akan dilaksanakan pada Desember, kita perlu berkonsultasi dengannya. Jadi, Kongres Projo harus diselenggarakan pada bulan Desember sesuai dengan AD/ART. Tentu saja, kita akan meminta masukan dan arahan dari Pak Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina Projo,” jelasnya.
Panel juga menekankan bahwa Projo akan mengikuti keinginan masyarakat terkait langkah politik selanjutnya. Mereka akan mengakomodasi aspirasi rakyat jika ada desakan agar Projo menjadi partai politik yang dipimpin oleh Jokowi, mengingat popularitas yang masih tinggi di kalangan masyarakat. “Fakta menunjukkan bahwa kecintaan rakyat pada Jokowi masih tinggi. Pesona beliau masih luar biasa. Kami akan mengikuti arahan rakyat dalam hal ini,” ucapnya.
Sebelumnya, Jokowi memberikan restu kepada Projo untuk melangkah ke depan jika ingin berubah menjadi partai politik. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat bertemu dengan media saat kunjungannya ke Kelurahan Keprabon, Banjarsari, Solo, pada Minggu (27/10/2024). “Ya, terserah Projo,” ucap Jokowi singkat.
Dengan demikian, Projo akan terus berkomunikasi dengan Jokowi dalam rangka mengambil langkah-langkah selanjutnya. Mereka akan menghormati keinginan rakyat dan mempertimbangkan saran dari Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina Projo. Semua keputusan akan diambil dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan popularitas yang dimiliki oleh Jokowi.