Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, mendukung gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah secara langsung di tingkat pilkada. Menurutnya, pilkada langsung yang disebut Prabowo sebagai biaya yang tinggi memang benar adanya.
“Pak Prabowo mengatakan bahwa yang menang pun sakit kepala, apalagi yang kalah. Jadi, jika demokrasi seperti ini terus berlanjut, biayanya akan semakin tinggi. Salah satu prinsip demokrasi Indonesia adalah musyawarah mufakat,” ujar Cak Imin di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jawa Barat, pada Jumat malam.
Meskipun mendukung evaluasi terhadap sistem pemilihan langsung, Cak Imin menegaskan perlunya diskusi lebih mendalam mengenai apakah DPRD seharusnya menjadi pengambil keputusan dalam seluruh pilkada atau tidak.
“Ide untuk mengevaluasi pemilihan langsung di tingkat pilkada, saya mendukung. PKB juga mendukung. Namun, kita perlu membahas mekanisme yang tepat, apakah langsung oleh DPRD atau melalui proses lain. Mari kita diskusikan bersama,” tambahnya.
Terkait dengan kekhawatiran bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD bisa merugikan hak rakyat, Cak Imin menyatakan bahwa hal tersebut akan dievaluasi lebih lanjut. Menurutnya, demokrasi yang hanya menguntungkan para pemilik uang besar tidaklah adil bagi rakyat.
“Kita harus memperbaiki sistem yang ada, bukan cara demokrasinya. Ide dari DPRD ini merupakan langkah awal yang perlu terus didiskusikan,” tegasnya.
Sebelumnya, Prabowo mengusulkan agar kepala daerah dipilih kembali oleh DPRD dalam perayaan HUT ke-60 Partai Golkar. Menurutnya, sistem ini lebih efisien dan tidak memakan biaya besar seperti sistem pemilihan langsung yang ada saat ini.
Prabowo juga menyoroti mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh para peserta dalam pilkada. Dia menekankan perlunya perbaikan sistem agar lebih efisien dan adil bagi semua pihak.
“Kita melihat negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India, mereka menggunakan sistem yang lebih efisien. Uang yang dikeluarkan untuk Pilkada bisa dialihkan untuk kepentingan yang lebih penting bagi masyarakat,” ujar Prabowo.
Prabowo juga menyinggung tentang pentingnya perbaikan sistem politik yang ada saat ini. Menurutnya, sistem yang terlalu mahal hanya akan merugikan semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan kepala daerah.
“Dari wajah para pemenang pun terlihat lesu, apalagi yang kalah. Biaya yang harus dikeluarkan dalam pilkada sangat besar, bahkan mencapai puluhan triliun dalam waktu singkat. Kita harus bersama-sama membenahi sistem ini,” tambah Prabowo.
Dalam kesimpulannya, Cak Imin menekankan pentingnya diskusi dan perbaikan sistem dalam pemilihan kepala daerah. Demokrasi yang efisien dan adil harus menjadi prioritas utama demi kesejahteraan rakyat Indonesia.