Pilkada serentak 2024 di Solo tinggal seminggu lagi, tepatnya pada Rabu, 27 November. Menjelang hari H, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solo memastikan akan lebih ketat dalam mengawasi jalannya pemilihan, terutama untuk mengantisipasi praktik politik uang.
Ketua Bawaslu Kota Solo, Budi Wahyono, bilang mereka sudah siap dengan patroli pengawasan untuk memastikan tidak ada pihak, mulai dari pasangan calon (paslon), tim kampanye, relawan, hingga simpatisan, yang terlibat dalam politik uang. Menurut Budi, praktik seperti ini jelas merusak demokrasi dan mengganggu jalannya pilkada yang seharusnya berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil). “Bawaslu Solo sudah mengirim surat imbauan ke kedua paslon agar kampanyenya sesuai dengan aturan yang ada,” jelas Budi saat dihubungi Tempo, Rabu, 20 November 2024.
Pilkada Solo kali ini diikuti oleh dua pasangan calon: Respati Ardi-Astrid Widayani dan Teguh Prakosa-Bambang Nugroho. KPU Kota Solo mengungkapkan, pasangan Respati-Astrid didukung oleh 11 gabungan partai politik, sedangkan pasangan Teguh-Bambang diusung oleh PDI Perjuangan.
Budi menambahkan, aturan tentang metode kampanye sudah sangat jelas diatur dalam regulasi, yang mencakup hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama masa kampanye. Selain surat imbauan, Bawaslu juga gencar melakukan sosialisasi kepada semua pihak, termasuk masyarakat, agar menolak praktik politik uang.
Bawaslu juga mengadakan pengawasan partisipatif di Car Free Day (CFD) yang berlangsung setiap Minggu. Di CFD, selain mengajak masyarakat menolak politik uang, mereka juga mengampanyekan untuk menghindari SARA dan hoaks, serta mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya Pilkada Solo.
Sosialisasi imbauan ini juga dilakukan lewat berbagai media, baik itu media cetak, elektronik, hingga videotron yang ada di Kota Solo. Selain itu, Bawaslu juga menggelar acara budaya, seperti gelar budaya dan kethoprak ngampung, sebagai bagian dari upaya penyebaran informasi ini.
Menjelang masa tenang Pilkada, Budi mengatakan Bawaslu akan terus mengawasi dengan patroli. “Kami ingin memastikan bahwa tidak ada yang terlibat dalam politik uang yang merusak demokrasi dan mencederai proses pilkada,” tambahnya. Sejauh ini, Budi melaporkan, belum ada laporan terkait praktik politik uang di Solo.